oleh

DPRD Samosir Bahas Ranperda Inisiatif Tanah Ulayat

Samosir, POL | Setelah 7 bulan ranperda inisiatif DPRD Samosir tentang tanah ulayat terkatung di pemerintah Kabupaten Samosir, akhirnya rancangan ini dibahas, Selasa (15 /10/2019) pada paripurna dewan setempat.

Pada kesempatan itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Kabupaten Samosir, Bolusson Pasaribu tampil menyampaikan nota pengantar rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, tanah ulayat Batak serta pemanfaatannya.

“Hormat dan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Samosir masa bakti 2014-2019, yang selama ini telah mencurahkan hati, tenaga dan pemikiran dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Samosir,” ujar Bolusson Pasaribu.

Anggota DPRD dari fraksi Demokrat ini menambahkan, penyusunan Ranperda sebagai usul prakarsa DPRD Kabupaten Samosir.

Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat Samosir dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, tanah ulayat batak dan pemanfaatannya.

Ranperda usul prakarsa ini, sambung Bolusson, merupakan sejarah baru khususnya bagi DPRD Kabupaten Samosir periode 2014-2019.

Menurutnya, ranperda ini merupakan satu-satunya ranperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan ulayat di Provinsi Sumatera Utara. “Nantinya ranperda ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah maupun komunitas masyarakat hukum adat dalam memperjuangkan hak-hak adatnya,” kata Bolusson.

Anggota DPRD dari Dapil 4 ini menambahkan, pada ranperda ini mengakomodir 2 usulan masyarakat hukum adat yakni, masyarakat hukum adat lembaga pemangku tanah adat pomparan Ompu Raja Ulosan Sinaga Boru, Bere/Ibebere Baneara dan masyarakat hukum adat himpunan masyarakat Pussu Tali Bius Janji Maria Parsanggul Baringi Pangulu Oloan.

Kedua masyarakat hukum adat ini telah terverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami mengajak seluruh komunitas masyarakat Batak di Kabupaten Samosir, nantinya setelah ranperda ini kita sepakati dapat menyampaikan dan mengusulkan wilayahnya untuk ditetapkan dan diakui sebagai masyarakat hukum adat, namun terlebih dahulu BP2D dan Pemkab Samosir akan melakukan sosialisasi ranperda ini,” papar Bolusson. (POLSBS).

Berikan Komentar:

News Feed